Entri Populer

Kabar Panwaslu Tangsel

KPU tunggu rekomendasi Bawaslu revisi 202 ribu DPT bermasalah

Merdeka.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan KPUsebanyak 185 juta melalui SK 240. Namun, KPU mengaku masih terdapat 202 ribu DPT bermasalah.

"Pemilih tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal dunia, karena tercatat ganda, tidak domisili, TNI atau Polri. Jumlahnya 202 ribu," ujar KomisionerKPU Arief Budiman di kantornya, Kamis (27/3/2014).

Menurut Arief, KPU terlebih dahulu akan meminta pendapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyikapi masalah ini.

Arief menegaskan, KPU membutuhkan rekomendasi dari Bawaslu untuk mengeluarkan 202 ribu pemilih dalam DPT tersebut.

"Sekarang kita minta pendapat Bawaslu, apakah SK 240 ini (penetapan DPT) bisa direvisi. Kalau bisa kami akan keluarkan 202 ribu orang itu, kita buatkan SK baru," jelas Arief.

"Tapi kalau tidak bisa direvisi, karena dianggap sudah DPT, ya enggak apa-apa. Tetapi ini nanti kami beritahu bahwa yang namanya si a, b, c tidak lagi memenuhi syarat," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, KPU melalui SK 240 telah menetapkan DPT pemilu 2014 berjumlah 185.822.507 pemilih. Namun dari total DPT tersebut, terdapat sebanyak 202.346 pemilih tidak memenuhi syarat untuk memilih dalam Pemilu 9 April 2014 mendatang.

KPU, Bawaslu dan PPATK bertandang ke KPK bahas dana kampanye

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Komisioner Bawaslu mendatangi Gedung Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mengaku akan membahas dana kampanye bersama PPATK dan KPK.

"Materi mengenai pengawasan dana kampanye," ujar Husni yang datang lebih dulu, mengenakan batik cokelat, di KPK, Kamis (27/3).

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU, KPK dan PPATK terkait dana kampanye itu.

"Koordinasinya terkait persoalan dana kampanye saja yang ini kira2 menentukan sikap bersama-sama bahwa betapa penting kompetisi di dalam pemilu ini secara fair," ujar Nasrullah.

Bawaslu berharap KPK bisa turut serta menciptakan Pemilu yang bersih dan berintegritas. "KPK mudah-mudahan bisa mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas," ujar Nasrullah.

Nantinya, Nasrullah juga akan membahas titik-titik rawan yang direkomendasikan oleh KPK dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Ini adalah upaya untuk begini sebenarnya, ketika wilayah tindak pidana pemilu yang kira-kira agak sulit masuk dalam wilayah penegakan itu maka ruang-ruang wilayah penindakan TPK itu yang harus diperhatikan. Mudah2an kami mampu mengawal itu secara bersama-sama," jelasnya.

Berdasarkan pantauan, sampai saat ini pihak PPATK belum hadir di markas pemberantasan korupsi. Rencananya akan ada konpers dari hasil pembahasan dan koordinasi 4 lembaga negara ini.

Diduga Politik Uang, Caleg PDIP Dipanggil Panwaslu

REPUBLIKA.CO.ID, PAMULANG--Dugaan politik uang yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada kampanye putaran pertama yang di lapangan Sunburst, Serpong, Kamis (20/3) lalu ditindaklanjuti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tangerang Selatan.

Bayu Murdani, selaku ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Tangerang Selatan, wakil ketua 3 DPRD Tangerang Selatan, dan calon legislatif DPRD Dapil Serpong-Setu, Kota Tangerang Selatan dipanggil Panwaslu Tangerang Selatan, Selasa (25/3).

Bayu tidak mengakui adanya politik uang. Menurutnya, pembagian uang saat kampanye hanya sebagai apresiasi terhadap warga yang bisa menjawab pertanyaan seputar Pancasila melalui kuis yang dia berikan saat awal kampanye."Ini hanya inisiatif, apresiasi kepada mereka," ungkap dia.

Dia mengaku resah karena banyak warga saat ini yang lebih mengenal lagu namun lupa akan Pancasila. Bayu mengaku tidak memberi perintah kepada warga tersebut untuk memilih partainya.

"Saya ada rekamannya dan nggak ada ucapan untuk milih partai, cuma sekedar memberi apresiasi," ujar dia saat ditemui di kantor Panwaslu Tangerang Selatan.

Sahrudin, selaku divisi tindak lanjut pelanggaran dan laporan panitia pengawas pemilu Tangerang Selatan menjelaskan, dugaan politik uang yang dilakukan Bayu terkena pasal 299 UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Dia mengakui Panwaslu Tangerang Selatan baru melakukan panggilan terhadap caleg PDIP ini terkait pelanggaran dalam kampanye."Ini kan dari hasil temuan, kita sih berharap ada laporan dari warga, tentunya disertai bukti dan saksi," kata dia.

Panwaslu Tangsel Usut Aksi Sawer Penyanyi Dangdut

Republika, TANGERANG SELATAN -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan akan memanggil pengurus Partai Demokrasi Insonesia Perjuangan (PDIP) untuk dimintai keterangan atas dugaan penggunaan uang saat kampanye di Tangerang Selatan Kamis, (20/3).

Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan, Engel Hartia Bhayangkara mengatakan, Panwaslu Kota Tangerang akan segera memangil PDIP dalam waktu dekat. “Panwaslu Kota Tangerang akan segera memanggil PDIP untuk dimintai keteragan,” kata Engel, Kamis (20/3).

Setidaknya, ada tiga dugaan aksi bagi uang yang dilakukan oleh PDIP selama kampanye di Lapangan Sunburst Celenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan pada Kamis (20/3). Pertama, pemberian uang kepada massa yang diberangkatkan Caleg PDIP ke arena kampanye. Kedua, pemberian uang terhadap penyanyi saat kampanye. Dan pemberian uang terhadap massa kampanye dari atas panggung.

Pertama, pemberian uang kepada massa peserta kampanye sebagaimana diungkapkan Rian. Salah seorang peserta kampanye asal Pondok Aren ini mengaku dijanjikan uang Rp 50 ribu oleh Jupri, koordinator massa yang mengajak dia. Kata dia uang itu baru akan dibagikan setelah mengikuti kampanye.

Kedua, pembagian uang kepada massa kampanye, saat kampanye berlangsung. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Tangerang Selatan, TB Bayu Murnadi terlihat membagikan uang dari atas panggung ke pada massa kampanye.

Ketiga, aksi sawer terhadap penyanyi oleh para Caleg PDIP di atas panggung. Dalam aksi tersebut beberapa Caleg membagikan uang kepada peyanyi yang didatangkan untuk menghibur massa kampanye.

Panwaslu Tangsel Akan Panggil PDIP Terkait Politik Uang

Wagub Banten Rano Karno dalam Kampanye Terbuka
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan akan memanggil pengurus PDI Perjuangan (PDIP). Pemanggilan initerkait dugaan penggunaan uang saat kampanye di Tangerang Selatan, Kamis (20/3).

"Panwaslu Kota Tangerang akan segera memanggil PDIP untuk dimintai keterangan," kata Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan, Engel Hartia Bhayangkara kepada Republika, Kamis (20/3).

Setidaknya, ada tiga dugaan aksi bagi uang yang dilakukan oleh PDIP selama kampanye di Lapangan Sunburst Celenggang, Serpong, Tangerang Selatan.

Pertama pemberian uang kepada massa yang diberangkatkan caleg ke arena kampanye. Kedua, pemberian uang terhadap penyanyi saat kampanye. Kemudian, pemberian uang terhadap massa kampanye dari atas panggung.

Rian, peserta kampanye asal Pondok Aren, mengaku dijanjikan uang Rp 50 ribu oleh koordinator kampanye. Meski pun uang itu baru akan dibagikan setelah mengikuti kampanye. "Sekarang belum dikasih uanganya. Katanya nanti, di rumah calegnya mau dikasih Rp 50 ribu," kata Rian.

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, TB Bayu Murnadi juga terlihat membagikan uang dari atas panggung ke pada massa kampanye. Lalu, beberapa caleg terlihat membagikan uang kepada peyanyi yang didatangkan untuk menghibur massa kampanye.

Caleg DPRD Kota Tangsel dari PDIP, Iwan Rahayu berkilah, tidak ada pembagian uang terhadap massa kampanye. Caleg pun hanya memberikan uang kepada penyanyi, dan itu bukan termasuk kategori pelanggaran. "Bukan bagi-bagi uang, tapi hanya sawer sama penyanyi," kata dia.

Namun, Iwan mengatakan, siap menghadiri panggilan Panwaslu tindakan itu dianggap pelanggaran kampanye.

Kapolri: Belum Ada Pelanggaran Kampanye Hingga Hari Keempat

Jakarta - Masa kampanye memasuki hari keempat. Sejauh ini dari sisi keamanan relatif aman dan tidak ada pelanggaran.

"Kita bersyukur bahwa hari ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran berarti di derah. Ada laporan money politic di sidoarjo itu sudah kita proses. Apakah itu money politic. Kalau orang beli makan, itu namanya anggaran kampanye. Tapi kalau di bagi-bagi duit kepada para pemilih itu baru namaya money politic," jelas Kapolri Jenderal Sutarman dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Sutarman mengatakan kondisi aman ini berkat kesadaran masyarakat yang menyadari pemilu itu harus aman. Kalau ktia hendaki aman maka kita akan aman.

"Polri bersama unsur lainnya akan mengawal keamanan ini," imbuhnya.

Hari ini, lanjut Sutarman, sekitar pukul 05.00 WIB, ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pengangkut logistik pemilu di Aceh. Anggota Polri terus membantu agar logistik tersebut sampai di KPUD Aceh.

"Juga ada kejadian beberapa di aceh yang saat ini sudah kita tangkap pelakunya, dan untuk masyarakat aceh seluruhnya dan semua bisa gunakan hak pilihnya tanpa merasakan tekanan-tekanan yang lain. Dan akhirnya mereka akan memilih pemimpinya. Dan memilih presiden dan wapres sehingga mampu membawa bangsa ini menjadi sejahtera," jelasnya.
sumber: detik.com

KPU Diminta Tak Hapus Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa

JAKARTA,  - Perhimpunan Jiwa Sehat berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap memberikan hak pilih kepada Orang Dengan Disabilitas Mental (ODDM) atau penyandang gangguan jiwa. Alasannya, ODDM masuk kategori penyandang disabilitas.

"Kami berharap, hak pilih bagi penderita gangguan jiwa tidak hilang karena itu hak dasar dan dimiliki semua orang tanpa kecuali. Penderita gangguan jiwa itu punya hak yang sama," ujar perwakilan Perhimpunan Jiwa Sehat Irmansyah di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2014).

Ia mengatakan, pihaknya menemukan bahwa banyak KPU di daerah menghapus nama penyandang gangguan jiwa dari daftar pemilih. Menurutnya, penghapusan tersebut tidak tepat. Pasalnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No 19 tahun 2011.

"Konvensi itu menyatakan, disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik," ujar dokter spesialialis kejiwaan itu.

Irmansyah menambahkan, penyandang gangguan jiwa justru harus difasilitasi dan dibantu dalam menggunakan hak pilihnya, terutama di rumah sakit jiwa. Dengan begitu, penderita gangguan jiwa merasa dihargai, dihormati dan diterima di masyarakat.

"Proses penerima publik membuat kepercayaan diri mereka meningkatkan," kata Irmansyah.

Dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, disebutkan WNI yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak untuk memilih. Regulasi itu tidak membatasi pemberian hak pilih hanya kepada warga negara yang sehat rohani dan jasmani.
sumber: KOMPAS.com

KPU: Saweran Saat Kampanye adalah Politik Uang

JAKARTA,  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, memberi uang saat berkampanye dengan modus "menyawer" di tengah pertunjukan dangdut merupakan bentuk politik uang alias money politic. Penyelenggara kampanye diminta untuk tidak melakukannya.

"Kalau dia bukan biaya kampanye dan diberikan kepada peserta kampanye dengan ajakan memilih, maka dia bisa dikategorikan sebagai money politic," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014).

Ia mengatakan, yang dimaksud biaya politik untuk kampanye adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menyelenggarakan kampanye. Misalnya, tutur dia, biaya panggung, honor artis, dan konsumsi.

"Di luar itu, dapat dipandang sebagai indikasi money politic," kata Sigit.

Sebelumnya, calon anggota legislatif (caleg) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sekaligus penyanyi dangdut Camelia Panduwinata Lubis alias Camel Petir membagikan "uang sawer" kepada peserta kampanye pada kampanye pemilunya di GOR Mampang, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2014) lalu.

Camel Petir yang juga caleg DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) 2 Jakarta ini menganggap uang yang diberikannya saat meminta sejumlah ibu berjoget bersama adalah uang sawer. “Itu hanya uang sawer. Di dunia dangdut sudah biasa memberikan uang sawer. Saya kan juga penyanyi dangdut,” ujar Camel Petir yang saat itu juga menggelar lomba mirip Camel berhadiah iPhone 5.
sumber: Kompas Online

4 Pelanggaran ini ditemukan saat kampanye

Merdeka.com - Sejak kampanye terbuka digelar akhir pekan lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan banyak pelanggaran kampanye terbuka tersebut. Tidak hanya satu partai, seluruh partai juga melakukan pelanggaran.

"Semua parpol telah melakukan pelanggaran. Ini hal yang terus berulang," kata Ketua Bawaslu, Muhammad di Jakarta, Senin (17/3) kemarin.

Karena ini masuk dalam tahapan pemilu, Bawaslu akan bersikap tegas. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas.

Jika pelanggarannya terjadi di pusat, maka Bawaslu pusat akan menindaklanjuti. Namun bila terjadi di provinsi, maka Bawaslu Provinsi yang akan menindak. Pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan parpol:

  1. Bawa anak-anak kampanye
  2. Diduga pakai fasilitas negara
  3. Bayar massa agar ikut kampanye
  4. Ganggu ketertiban umum

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu


gambar: ©mentrotvnews
I. URGENSI PENGAWASAN PARTISIPATIF
Sesuai amanat konstitusi, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu, salah satunya melalui pengawasan pemilu.

Diantara misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan. namun juga mendorong pelibatan peran masyarakat lebih luas. Untuk mewujudkan keinginan adanya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara massif, arah kebijakan strategi Bawaslu 2010-2014 diarahkan pada 3 hal; pertama, memperkuat kerangka hukum pemilu; kedua, membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu; ketiga, memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Salah satu yang dilakukan Bawaslu untuk memperkuat dukungan masyarakat dan melibatkannya dalam pengawasan adalah dengan membentuk gerakan sejuta relawan pengawas pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktivitas pengawasannya. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu.

Dari keseluruhan tahapan pemilu yang berlangsung ada ruang-ruang yang bisa dilakukan masyarakat bersama Bawaslu. Kepedulian masyarakat agar proses pemilu berjalan secara jujur dan adil merupakan salah satu modal utama untuk mengawal proses pemilu berkualitas, jujur, adil, dan demokratis. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan akan berpotensi memunculkan dampak kerusakan (damage effect), misalnya calon legislatif (caleg) yang terpilih adalah orang-orang yang tidak berintegritas, kecurangan dalam proses pemilu, dan lain-lain.

Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat harus juga menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan dalam gerakan sejuta relawan ini merupakan sarana untuk memujudkan warga negara yang aktif (active citizen) dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan pemilu secara langsung, mereka bisa mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam pemilu dapat belajar berperan dalam posisi masing-masing.



Total Surat Suara Rusak di Kabupaten Serang 686 Lembar

Photo ©tribunnews
SERANG - Jumlah surat suara Pemilu 2014 yang rusak di Kabupaten Serang sebanyak 686 lembar. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Senin (17/3), jumlah itu terdiri atas surat suara DPR RI 307 lembar, DPD 94 lembar, DPRD provinsi 124 lembar, dan DPRD kabupaten 161 lembar.

Surat suara rusak DPRD kabupaten terdiri atas Dapil 1 sebanyak 18 lembar, Dapil 2 sebanyak 41 lembar, Dapil 3 sebanyak 71 lembar, Dapil 4 sebanyak 15 lembar, dan Dapil 5 sebanyak 16 lembar.

Adapun jumlah surat suara yang baik dan sudah dilipat meliputi DPR RI 1.131.533 lembar, DPD 1.121.746 lembar, DPRD provinsi 1.321.716 lembar, dan DPRD yang meliputi Dapil 1 sebanyak 254.768 lembar, Dapil 2 sebanyak 247.739 lembar, Dapil 3 sebanyak 232.521 lembar, Dapil 4 sebanyak 231.009 lembar, dan Dapil 5 sebanyak 180.657 lembar.

Anggota KPU Kabupaten Serang Adnan Hamsin mengatakan, Rabu ini, surat suara yang sudah dilipat itu kemudian akan di-packing sesuai Dapil dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah itu akan dikirim ke tiap PPK. "Pengiriman ke PPK sekitar 20 Maret," katanya saat dihubungi Tangerang Ekspres (Radar Banten Group).

Sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Serang Ahmad Lutfi Nuriman mengatakan, bersama surat suara yang telah dilipat turut di-packing juga logistik Pemilu lainnya, seperti baliho, amplop, busa, dan paku. "Tanggal 1-5 April semua logistik harus sudah sampai ke PPK," ujarnya, Jumat (14/3). Terkait surat suara yang rusak, kata Lutfi, akan direkap untuk kemudian diajukan ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi Banten agar diganti.
Radar Banten

Jadwal Pengawasan Kampanye Terbuka di Kota Tangerang Selatan


JADWAL PENGAWAS KAMPANYE
PANWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
NO
WAKTU
PARTAI
KETERANGAN
1
Selasa, 18 Maret 2014
PKPI
-          Engelhartia
-          Ucu Sofyan
-          Ranta Gunawan
2
Rabu, 19 Maret 2014
GOLKAR
-          M. Taufiq MZ
-          Irawan SH
-          Tossy
3
Kamis, 20 Maret 2014
PDIP
-          Sahrudin
-          Eko S
-          Ucu Sofyan
4
Jumat, 21 Maret 2014
Hanura
-          Engelhartia
-          Dodi
-          Gilang
5
Sabtu, 22 Maret 2014
PKPI
-          M. Taufiq MZ
-          Nana Irvana, SH
-          Ucu Sofyan
6
Minggu, 23 Maret 2014
PKS
-          Sahrudin
-          Irawan, SH
-          Gilang
7
Senin, 24 Maret 2014
PBB
-          Engelhartia
-          Eko S
-          Tossy
8
Selasa, 25 Maret 2014
Hanura
-          M. Taufiq MZ
-          Ranta Gunawan
-          Dodi
9
Rabu, 26 Maret 2014
PPP
-          Sahrudin
-          Nana Irvana, SH
-          Ucu Sofyan
10
Kamis, 27 Maret 2014
PDIP
-          Engelhartia
-          Gilang
-          Irawan
11
Jumat, 28 Maret 2014
Nasdem
-          M Taufiq MZ
-          Ranta G
-          Tossy
12
Sabtu, 29 Maret 2014
PBB
-          Sahrudin
-          Eko S
-          Gilang
13
Minggu, 30 Maret 2014
Gerindra
-          Engelhartia
-          Dodi
-          Nana Irvana, SH
14
Senin, 31 Maret 2014
PPP
-          M. Taufiq MZ
-          Eko S
-          Irawan
15
Selasa, 1 April 2014
Demokrat
-          Sahrudin
-          Ranta G
-          Tossy
16
Rabu, 2 April 2014
Nasdem
-          Engelhartia
-          Dodi
-          Ucu Sofyan
17
Kamis, 3 April 2014
PKB
-          M Taufiq MZ
-          Gilang
-          Irawan
18
Jumat, 4 April 2014
Golkar
-          Sahrudin
-          Ranta
-          Tossy
19
Sabtu, 5 April 2014
Demokrat
-          Engelhartia
-          M Taufiq MZ
-          Sahrudin

Tangerang Selatan, 17 Maret 2014
 
Designed by: @aiskyu
Copyright © 2013. Panwaslu Kota Tangerang Selatan - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger